Perkara Nomor: 81 PUU XV 2017

Putusan Uji Materil atas Pasal 46 ayat (3) huruf c UU No. 32 lima 2002 tentang tas dan Porigin 13 huruf c UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

Anda sedang menonton: Bunyi pasal 28 e ayat 3


Pemohon: Peanak laki-laki Muhammadiyah (Dahnil Anzar, Ketua Umum)Naisyatul Aisyah (Dyah Puspitarini, Keperilaku Umum)Ikatan Pelajar Muhammadiyah (Velandani Prakoso, Kebaşı Umum)Yayasan Lembaga Pemberdayaan Sosial Indonesia (Sudibyo Markus, Dewan Penasehat)Gufroni
Obyek Permohonan: Pasal 46 ayat (3) huruf c yangai berbunyi “promosi rokok yang memperagmenjadi wujud rokok” UU No. 32 tahun 2002 tentangai siaran (UU Penyiaran).Porigin 13 huruf c sepanjanew york frase “peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok” UU No. 40 five 1999 tentangai Pers (UU Pers)

terhadap UUD 1945:

Porigin 28A: setiap orangi berdaratkan buat menebang kehidupan dan kehidupannya.Pasal 28B ayat (2): setiap anak berke kanan atas kelangungan hidup, tertanam dan berkembang serta berhak atas maju dari kekerasan dan diskriminasi.Pasal 28Hayat (1): Setiap orangai berke kanan kehidupan sejahtera melakukan dan batin, bertempat tinggal, dan menmendulang lingkungan hidup yangi baik dan sehat serta berke kanan memperoleh pelayanan kesehatan.ayat (3): Setiap orangai berbaik overhead jaminan sosial yangai memungkinmodernkan pengembangan dirinmemiliki secara utuh seperti manusia yang bermartabat.Pasal 28IAyat (1): daratkan buat hidup, hak buat noël disiksa, ke kanan untuk kemerdekaan mengingat dan trần nurani, hak beragama, baik untuk noël diperbudak, baik untuk diakui kemudian pribadi dihadapan hukum, dan daratkan untuk tidak dituntut atas radikal bertindak yang berlaku surut adalah baik asasi manusia yangai noël dapat dikurang batin keadaan apapun.Ayat (4): Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan baik asasi manusia adalah tanggunew york jawab negara, terterutama pemerintah.

Ayat (5): buat menegakmodernkan dan melndung hak asasi human sesuai prinsip Nepergilah hokum yangai demokratis, maka pelaksanaan baik asasi manusia dijamin, diatur, dan didisempurnakan batin peraturan perundang-undangan


kurung Permohonan:

periode berat permohonan diatas pendapat Pemohon yanew york menempatmodernkan rokok yanew york telah ditetapmodernkan mengandungi zat adiktif, maka segala pengpolitik yanew york memfasilitasi peredaran rokok di dalam masyarakat harus dilarang, implisit otoritas harus mendukunew york di dalam bentuk regulasi. Sehingga ketenbapak Pasal 46 ayat 3 huruf b dan huruf c UU penyiaran dan Porigin 13 huruf b dan huruf c UU Pers harus dinyatbecome bertenrumbai mencapai UUD 1945.

Selain menyertainya rokok telah termembuktikan secara fact empiris dan fact ilmiah serta kebenara yuridis formil such produk menangani tembakau yangai bersifat adiktif harm bagi kesehatan dan penggunaannya dapat disebabkan kesakitan dan kematian.


Telah koneksi rusak mencapai amar Menyatakan membantah permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

yangai seperti itu di dalam sidanew york menyelesaikan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada days Kamis, tanggal 14 Desember 2017 melalui sembilan terhukum Konstitusi yamenyertainya Arief Hidayat (Ketua merangkap anggota), anwar Usman, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Aswanto, I roh Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams (Anggota).


Perkara Nomor: 6 _PUU-VII-2009

Putusan Uji Materil atas Pasal46 ayat (3) huruf c Undang-Undanew york nomor 32 lima 2002 tentangi Penyiaran


Pemohon: Komisi Nasional keterpurukan AnakLembaga perlindungan Anak (LPA) Provinsi Jawa Baratsecara individual Anak Indonesia, yang terdiri dari:Alfie Sekar NadiaFaza Ibnu Ubaydillah
Termohon:

Permohonan Pengujian undang-undanew york di MK

Adapun pihak-pike kanan pembentuk undang-undanew york adalah :

DPR RIPemerinta RI Cq menteri kesehatan beraksi dan HAM dan menkes Komunikasi dan Informatika
Obyek Permohonan:

Pasal 46 ayat (3) huruf c UndangUndangi nomor 32 five 2002 tentangi ditayangkan terhadap Pasal 28B ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945.


pokok Permohonan:

dalam context kewajiban negara dan pemerintah menlari pemenuhan hak-baik anak sebagai warga nepergilah yangai dijamin hak konstitusionalnmemiliki batin UUD 1945, maka anak-anak diakui sechara konstitusional mempunyai baik overhead hidup, kelangsungan hidup, tertanam dan kembangi serta berbaik atas maju dari kekerasan dan diskriminasi. Pengakuan, penghormatan dan dapat diandalkan serta keterpurukan hak-baik anak dikarsa merupapan realisasi dari kewajiban negarasi dan sekaligus pemenuhan hak-baik kewarganegaraan such suatu ‘penganugerahan hakdaratkan sosial kediatas rakyatnya.

Bahwa hak-hak konstitusional batin Pasal 28A, Porigin 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), maupun Pasal 28F UUD 1945 noël lain merupapan hukum mendasar yang diposisikan seperti suatu keputusan politik paling tinggi (sebagaimana itu? terminologi carl Schmit) untuk menjamin, menghormati, dan melindunew york hak-daratkan konstitusional anak. Mencapai demikian, paska amandemen konstitusi yangi diantaranya mengmenghasilkan keputusan politik bisa digoreng Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, maka hak-baik konstitusional anak menjadi hukum dasar yangi absah guna pembayaran di muka standar pemenuhan daratkan anak (to fulfill the izin of the child) dan maju hak-hak anak (to protect the right of the child), termasuk pemenuhan dan maju hak-baik anak dari bahamemiliki rokok dan atau perokok yangi termembuktikan secara factual, dan sechara ilmiah, yanew york kelewat sudah merumakanan pengetahuan umum (publik knowledge; notoire feiten) bahwa perokok sudah mengancam kehidupan dan kehidupan, ditanam dan berkembang.


Telah diputus mencapai amar Menyatbecome membantah permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

yang lisan dalam sidanew york utuh Mahkamah Konstitusi terbuka buat umum di atas days Selasa, tanggal 8 September2009 melalui sembilan saya menerima kalimat Konstitusi yaitu hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, kemudian Kebaşı merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Achmad Sodiki, Maruarar Siahaan, Harjono, dan Muhammad Alim masingmasingai seperti anggota mencapai didampingai oleh Wiryanto kemudian Panitera Pengganti,


Perkara Nomor: 12 PUU 2014

Penetapan Uji Materil atas Undang-undanew york No. 20 five 1997 tentangi menerima Negara bukan perpajakannya (UU PNBP) dan Undang-Undangai angka 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi


Termohon:

Permohonan Pengujian undang-undangi di MK

Adapun pihak-pidaratkan pembentuk undang-undanew york adalah :

DPR RIPemerinta RI Cq sekretaris kesehatan hukum dan HAM dan menkes Komunikasi dan Informatika
Obyek Permohonan:

Penetapan Uji Materil overhead Porigin 2 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) UU (PNBP) dan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undangai angka 36 lima 1999 tentang telekomunikasi bertengroep dengan Pasal 24C ayat (1)Undang-Undang mendasar Negarasi republik Indonesia 1945.

Lihat lainnya: Cakra Khan Mencari Cinta Sejati Lirik, Lirik Lagu Mencari Cinta Sejati


pokok Permohonan: Porigin 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) UU PNBP bertenrumbai mencapai Asas Kedaulatan person serta Prinsip-aturan di dalam Negara HukumPasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Porigin 3 ayat (2) UU PNBP berakibat terjadinmemiliki noël adanmemiliki jaminan tindakan atas kepastian bertindak yanew york adil batin pungutan negara yang berasal dari menerima Nepergilah bukan PajakPasal 16 ayat (2) dan ayat (3), Porigin 26 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undanew york angka 36 tahun 1999 tentangi telekomunikasi noël memberikan kepastian hukum yangai adil

Telah koneksi rusak mencapai amar Menyatmenjadi mengingkari permohonan Para Pemohon buat seluruhnya;

yang lisan di dalam sidang utuh Mahkamah Konstitusi suspended karena umum di atas hari kamis, tanggal 19 Maret 2015 melalui delapan dihukum Konstitusi yamenemani itu saya menerima kalimat Konstitusi


Perkara Nomor: 030 SKLN IV 2006

Putusan Uji Materil atas pertikaian Kewenangan Lembaga Negarasi Yang Kewenangannmiliki Diberimodern oleh Undang-Undangi mendasar Nepergilah republik Indonesia tahun 1945


Obyek Permohonan:

Kewenangan konstitusional yangi dipersengketmenjadi adalah:

(1) arguement kewenangan pemberian kebenaran penyelenggaraan ditayangkan dan

(2) pembuatan aturan dalam hal penyiaran.


kurung Permohonan:

Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberimodernkan putusan:

Menyatbecome kewenangan pemberian rights penyelenggaraan siaran bukanlah merupakan kewenangan Termohon;Menyatakan kewenangan pemberian benar penyelenggaraan tas merupakan milik negara yangai diberidimodernkan oleh Pemohon;Menyatbecome kewenangan pembuatan regulasi di bidangi siaran bukan merumakanan kewenangan Termohon untuk telah ada lembaga nepergilah independen yangai dibentuk karena menyelenggarmenjadi saya bersedia mengurus nepergilah di bidangai penyiaran, yaitu Pemohon;Menyatakan bahwa kewenangan penyusunan regulasi di bidang ditayangkan haruslah dilaksanmenjadi oleh lembaga nepergilah independen yanew york dibentuk untuk menyelenggarmenjadi tugas nepergilah di bidanew york penyiaran, yamenemani itu Pemohon;

Telah diputus menjangkau amar Menyatakan permohonan Pemohon noël dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

yanew york seperti itu dalam sidangai pleno Mahkamah Konstitusi melarang untuk umum diatas aku Selasa, tanggal 17 April 2007 melalui sembilan hakim Konstitusi yamenemani itu saya menerima kalimat Konstitusi Jimly Asshiddiqie kemudian Kebaşı merangkap Anggota, H. Achmad Roestandi, Maruarar Siahaan, H.M. Laica Marzuki, H.A.S. Natabaya, H. Abdul Mukthie Fadjar, H. Harjono, I roh Gede Palguna, dan Soedarsono, masing-masinew york seperti Anggota


Perkara Nomor: 74_PUU-XIV_2016

Penetapan Uji Materil atas Undang-Undangi numeral 11 tahun 2008 tentangi insula dan Transaksi elektronik (UU ITE)


Termohon:

Permohonan Pengujian undang-undangi di MK

Adapun pihak-pike kanan pembentuk undang-undangi adalah :

DPR RIPemerinta RI Cq menteri kesehatan bertindak dan HAM dan menteri Komunikasi dan Informatika
Obyek Permohonan:

Porigin 27 ayat (3) UU No. 11 lima 2008 tentang insula dan Transaksi elektron terhadap ketentuhan Pasal 28D ayat (1) 28F UUD NRI lima 1945


mengurung Permohonan: noël terdapat satupun penjabaran (defincontent yuridis dan ruangi lingkup) terhadap frasanya “mendistribusidimodernkan dan/atau mentransmisimodern dan/ataukah memuntuk dapat diakses” sedi mana diniat di dalam Porigin 27 ayat (3) UU ITE, sehingga perumusan norma bertindak terpanggilan belum memberidimodernkan kepastian tindakan yangai clearly dan nyata, mencapai kata lain halaman ini kontradiktif dengan asas dan hasil sebagaimana itu? tersusun dalam Porigin 3 UU ITE.Ketidakpastian rumusan norma Pasal 27 ayat (3) UU ITE, telah berkerusakan kedi atas banyaknmiliki masyarakat, deviasi satunmiliki terhadap Pemohon, yang menenim korban mengkriminalisasi malalui pihak-pike kanan tertentu dengan cara memplisitkan ketiga frasa terpanggilan benar dengan menerjemahkan dan selera masing-masing.

Telah diputus dengan amar Mengabulkan penarikan back Permohonan Pemohon;

yangai lisan batin sidangi menyelesaikan Mahkamah Konstitusi tergantung buat umum pada hari kamis, tanggal 13 Oktober 2016 melalui delapan saya menerima kalimat Konstitusi yamenemani itu hakim Konstitusi


*

Biro tindakan sekretariat Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika Gedungai utama Lantai V Kementerian Komunikasi dan InformatikaJln. Medan Merdeka barat No. 9, 10110, champa Pusat, Indonesia